Sekda Arahkan Perangkat Daerah Dukung SPBE, TTE, Satu Data dan Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Dinas Kominfo Ketapang Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si menyerahan salinan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia kepada sekda Ketapang selaku atasan PPID Kabupaten Ketapang

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo S.STP, M.Si menegaskan perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju. Dalam rangka mendukung program pemerintah disegala aspek, dimana pelayanan pemerintah yang baik dituntut semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Karena itu, program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tanda Tangan Digital, Satu data maupun keterbukaan Informasi publik saat ini menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Karena itulah, ia meminta seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang upaya-upaya percepatan SPBE, tantangan elektronik, keterbukaan informasi publik, dan satu data indonesia. Karena itulah, wacana internet satu pintu, dan menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ISP didukungnya. Dengan internet satu pintu, harapannya tidak ada lagi pemutusan internet akibat terlambat bayar. Karena pada saat ini internet sangat vital dalam mendukung pelayanan publik. Dengan konsep-konsep perubahan itu, Sekda Ketapang berharap dalam waktu kedepan, Ketapang bisa mewujudkan smart city (kota yang nyaman). Dalam mendukung percepatan tersebut, pihaknya mempersilakan kepada Dinas Kominfo Ketapang memaparkan langkah persiapan apa yang yang perlu dilakukan, kendala dan lain sebagainya. “Saya harap, progres yang ada di Dinas Kominfo dapat disampaikan,” paparnya.

Kasi Persandian dan kemanan Informasi menjelaskan tentang Tanda tangan Digital

Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Drs Nugroho Widyo Sistanto, M.Si menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah diamanatkan oleh Kepres 95 tahun 2018. SPBE juga menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat, baik kementerian dalam negeri, kemenpan RB, Kominfo, maupun beberapa kementerian lainnya. Sampai saat ini, indeks SPBE kabupaten Ketapang masih cukup rendah, namun untuk meningkatkan angka SPBE tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo Ketapang, tetapi membutuhkan peran dan kerjasama semua pihak. Sebab, sebagian indikator tersebut justru melibatkan perangkat daerah lain sebagai penanggung jawabnya. SPBE, PPID, Tanda Tangan Elektronik, Satu data merupakan hal yang saling terkait dalam penerapan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Seiring dengan saran Sekda, penerapan tanda tangan elektronik sudah bisa dilaksanakan pada bulan desember 2021, maka dimintakan kepada Kasi Persandian dan Keamanan Informasi untuk menjelaskan progres yang sudah dilakukan. Selanjutnya diharapkan segera dilakukan tahapan-tahapan yang diperlukan, baik kelangkapan administrasi maupun progres lainnya seperti perjanjian kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik BSSN.

Peserta yang terdiri dari para Kabag dan Kasubbag dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Ketapang mendengarkan arahan Sekda Ketapang dalam rangka percepatan SPBE dan Tanda tangan di Kabupaten Ketapang

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan TTE ini dijelaskan panjang lebar oleh Eko Susilo Hardiyanto S.Kom, Kasi Persandian dan keamanan Informasi. terkait dengan satu data dan keterbukaan Informasi publik, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Maryanto S.AP, ME menjelaskan singkat. Bahwa satu data sudah diamanahkan Keppres RI, dan posisi Dinas Komunikasi Informatika adalah sebagai produsen data dan wali data. Sedangkan koordinatornya adalah Bappeda, Disedangkan untuk PPID sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Jika sebelumnya hasil monitoring dan evaluasi menempatkan Kabupaten ketapang pada zona kuning. Namun untuk hasil monitoring tahun 2020 dan diumumkan pada hari Kamis malam, posisi Ketapang sudah pada zoan hijau (informatif). hanya saja urutannya berada posisi sembilan se-Kalbar. Untuk kedepan untuk meningkatkan peringkat diharapkan perbup tentang PPID segera tuntas dibahas dan diharapkan badan publik segera mengesahkan PPID pelaksana, dan daftar informasi publik. Demikian juga dengan SP4N LAPOR, dari 400-an Kabupaten/kota dan pemerintah propinsi di seluruh Indonesia, Ketapang termasuk salah satu Kabupaten dari sekitar 40-an pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi yang sudah mengirimkan rencana aksi SP4N LAPOR. Ini merupakan salah satu item syarat yang penting dipenuhi adalah Perbup SP4N Lapor. Karena itu diharapkan segera dapat selesai sebelum akhir tahun. “Walaupun kita sudah mengirimkan rencana aksi, namun untuk Perbup sebagai salah satu syarat yang dipenuhi, baru draf Perbup yang kita kirimkan, dan draf perbup ini juga sudah dilakukan pengkajian dibagian Hukum, mudah-mudahan sebelum akhir tahun Perbup-perbup ini bisa dituntaskan dan segera kita kirim untuk memenuhi syarat tersebut,” tegas Maryanto.

Sekda ketapag diampingi asisten II dan Kadis Kominfo Ketapang