KETUA KI PUSAT: PERKI KELEMBAGAAN DIPERLUKAN UNTUK MEMINIMALISIR GAP DALAM PELAKSANAAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana menyampaikan bahwa pembahasan Draf Perki (Peraturan Komisi Informasi) tentang Kelembagaan diharapkan mampu meminimalisir gap (jurang pemisah) antara realitas kondisi KI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikannya pada saat menutup kegiatan Uji Publik Draf Perki Kelembagaan yang melibatkan KI Provinsi, KI Kabupaten, dan KI Kota seluruh Indonesia, Uji Publik dilaksanakan melalui virtual zoom meeting, Selasa (27/07/2021).

Sejumlah partisipasi Komisioner KI seluruh Indonesia ditunjukkan dengan cara memberikan masukan dalam Uji Publik, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Meski demikian, KI Pusat tetap berharap agar masukan-masukan untuk Draf Perki Kelembagaan dari KI Daerah dapat disampaikan dalam bentuk tertulis untuk memudahkan penyusunannya.

Lebih lanjut Gede Narayana berharap semua pihak dapat mendorong supaya Draf Perki Kelembagaan ini dapat segera diundangkan, terutama perlunya pendampingan dari pakar administrasi dan pakar hukum Dr Dian Puji Simatupang SH MH (Akademisi UI) dan M Nasef SH MH (Akademisi Usakti). Keduanya menjadi Narasumber pada kegiatan Uji Publik Draf Parki Kelembagaan bersama Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) KI Pusat Muhammad Syahyah dengan moderator Tenaga Ahli (TA) KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho.

Menurutnya upaya KI Pusat dalam memperjuangkan dukungan anggaran kepada Sekretariat KI Daerah terus dilakukan hingga akhirnya terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 yang perintahkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk empat kegiatan Komisi Informasi Daerah. Mulai dari anggaran Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi, anggara Monitoring kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, anggaran Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik, dan anggaran Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi.

Sementara itu, pada pembukaan kegiatan Uji Publik Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede menyampaikan bahwa selain berupaya menyelesaikan Draf Perki Kelembagaan, KI Pusat telah merampungkan Perki 1/2021 tentang SLIP yang diundangkan oleh Kemenkum HAM pada 30 Juni 2021, serta terakhir akan menyelesaikan Draf Perki Monev. “Kami berharap ketiga Perki ini dapat diselesaikan dan diundangkan pada tahun ini,” harapnya.(Laporan/Foto : Karel Salim)

sumber: https://komisiinformasi.go.id/?news=ketua-ki-pusat-perki-kelembagaan-diperlukan-untuk-meminimalisir-gap-dalam-pelaksanaan-uu-keterbukaan-informasi-publik