Komisi Informasi akan Berikan Masukan RUU PDP

*Perdebatan akan terus terjadi selama pengertian ‘data pribadi’ tak jelas. Tidak ada definisi yang rigid, tetapi lebih ke pengertian yang purposif

Komisi Informasi Pusat akan memberikan masukan resmi ke fraksi-fraksi partai politik di DPR berkaitan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU ini masih dibahas pemerintah dan DPR. Dalam proses pembahasan itu, Komisi Informasi Pusat belum pernah diundang secara resmi memberikan pandangan. Bahkan, komisi ini belum pernah mendapatkan salinan RUU secara resmi baik dari Pemerintah maupun DPR.

Padahal, seperti kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana, RUU PDP mempunyai kaitan dengan sangat kuat dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang ini mengatur sejumlah informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia, termasuk informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Rahasia pribadi ini dianggap meliputi pula data pribadi seseorang.

Itu pula sebabnya, KIP berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembahasan. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menangani sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik, termasuk informasi data pribadi yang dikecualikan. “Kami sudah berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam pembahasan RUU PDP,” ujar Gede dalam diskusi kelompok terfokus, Senin (27/7).

Perhatian KIP bukan semata-mata karena korelasi kuat antara RUU PDP dengan UU No. 14 Tahun 2008, tetapi juga karena sudah ada masalah yang terjadi di lapangan seperti kebocoran data konsumen, dan kebutuhan yang semakin kuat atas perlindungan data pribadi seiring berkembangnya digital economy. Masalah ini berkaitan dengan potensi sengketa informasi, bahkan berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi membuat juklak dan juknis keterbukaan informasi.“KIP akan masuk ke semua fraksi untuk memberikan pandangan mengenai RUU PDP,” sambung komisioner KIP, Cecep Suryadi, pada kesempatan yang sama.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adityo Rizaldi, mempersilakan KIP memberikan masukan. Politisi Partai Golkar ini malah menyarankan KIP berkirim surat ke pimpinan DPR agar dalam pembahasan RUU PDP KIP diundang dan diminta pandangan secara resmi.

Apalagi masih banyak persoalan yang perlu dibahas dan dielaborasi dalam RUU PDP usulan pemerintah. Salah satu yang mendapat perhatian Bobby adalah posisi politik pemerintah berkaitan dengan data pribadi. Apakah data pribadi yang dimaksudkan dan dicakup dalam RUU PDP hanya bermakna data pribadi warga yang dikelola pemerintah seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), biometrik, data imigrasi, dan sidik jari, atau termasuk juga data agregat seperti data mengenai pola belanja warga. Selain itu, monetasi data pribadi warga oleh perusahaan platform digital penting mendapat perhatian.

Bobby berpandangan kesamaan pengertian dan cakupan data pribadi dalam RUU PDP berkaitan langsung dengan bentuk lembaga yang akan dibentuk, yang akan mengurus perlindungan data pribadi. Menurut dia, selama makna data pribadi belum jelas, maka aspek kelembagaannya pun dapat membingungkan.

Kelembagaan

Perhatian lain terhadap RUU PDP berkaitan dengan lembaga yang akan mengurus perlindungan data pribadi. Apakah perlu ada lembaga khusus yang menangani atau tidak? Isu ini penting di tengah semangat Pemerintah membubarkan lembaga-lembaga lama yang dianggap tidak efektif. Pada 20 Juli lalu, Presiden Joko Widodo membubarkan 18 lembaga dengan nomenklatur beragam (tim kerja, badan, dan komite). Pembubaran itu tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Di tengah tekanan anggaran, pembentukan lembaga baru kurang menguntungkan dan kurang mendapat dukungan politis. Selain kurang diminati, pembentukan lembaga baru akan dihadapkan pada persoalan lain. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim, memberi contoh kemungkinan ketidakcakapan administrasi. Artinya, selama setahun lembaga ini masih tersandera oleh urusan-urusan administrasi kelembagaan dan sumber daya manusia.

Jika pembentukan lembaga baru bukan pilihan utama, maka memasukkan kewenangan PDP ke lembaga yang sudah ada menjadi opsi. Tiga lembaga lain yang disebut Edmon adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Komisi Informasi Pusat. Jika diberikan ke Kominfo, sisi positifnya adalah lembaga ini merupakan pelaksana konvergensi telematika, punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan punya kewenangan administratif dalam sistem pendaftaran elektronik. Negatifnya, sudah memiliki banyak urusan, belum terbukti menjalankan secara efektif penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, dan sulit menerapkan sanksi kepada sesama instansi pemerintah.

Jika diberikan kewenangannya kepada Kejaksaan, lembaga ini adalah penegak hukum yang dapat melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran, tetapi independensinya dipertanyakan karena bagian dari eksekutif.

Pilihan lain adalah Komisi Informasi. Selain independen, Komisi ini sudah memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa informasi, termasuk data/informasi yang dikecualikan. Cuma, kata Edmon, Komisi Informasi lebih fokus pada  keterbukaan dan kurang memiliki kepekaan pada kerahasiaan. Komisi ini juga tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Berkaitan dengan pengertian ‘data pribadi’, Edmon mengingatkan bahwa tidak ada defisi ‘data pribadi’ yang rigid dan menyebutkan satu persatu benda yang termasuk data pribadi. Pengertiannya lebih kepada purposif, tujuan yang hendak dicapai.

Terlepas dari aspek kelembagaan dan pengertian, para pemangku kepentingan sepakat tentang pentingnya RUU PDP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sudah lama mendorong perhatian pemerintah dan DPR terhadap perlindungan data pribadi dan meminta segera dilakukan proses pembahasan ‘agar Indonesia segera memiliki instrumen perlindungan data pribadi yang kuat guna memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak privasi warganya’.**

sumber: hukumonline.com