Tentang PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Ketapang adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik di tingkat Kabupaten Ketapang, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID bertugas untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tujuan

Tujuan utama dari PPID Kabupaten Ketapang adalah untuk memastikan keterbukaan informasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten Ketapang, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Daftar Informasi

Daftar Informasi Serta Merta

Daftar Informasi Berkala

PROFIL BADAN PUBLIK

Kedudukan, Domisili, Alamat Lengkap Badan Publik
- Sejarah Kabupaten Ketapang
- Gambaran Umum Kabupaten Ketapang
- Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang
- Lambang dan Identitas
- Peta Kabupaten Ketapang
- Tugas, Pokok, Fungsi Badan Publik dan Perangkat di Bawahnya
- Profil Pimpinan Daerah
- Profil PPID Utama
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

PROGRAM KEGIATAN YANG DIJALANKAN

Nama Program dan Kegiatan tahun 2024
- Daftar Nama Pelaksana Program Kegiatan tahun 2024
- Target dan Capaian Program Tahun 2024 Triwulan I dan II
- Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2024

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022

CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023
- Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2022

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023
- Neraca tahun 2023
- Laporan Arus Kas tahun 2023
- Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023
- Daftar Aset Tahun 2023

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023
- Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

PERATURAN YANG DIKELUARKAN BADAN PUBLIK

Daftar Aturan Perundangan

INFORMASI HAK DAN TATACARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

- Hak dan Tatacara Pengajuan Permohonan Informasi Publik
- Hak dan Tatacara Pengajuan Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi Publik
- Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui Komisi Informasi Daerah
- Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- Standar Biaya

PENGADUAN PELANGGARAN

- Kanal Pengaduan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Ketapang
- Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kabupaten Ketapang pada Aplikasi Jogja Smart Service
- Mekanisme Penanganan Pengaduan melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kabupaten Ketapang
- Whistleblower System Pemerintah Kabupaten Ketapang

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) Kabupaten Ketapang
- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Ketapang

KOMITMEN PIMPINAN

- SK Pimpinan terkait Layanan Informasi Publik
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Atas Layanan Informasi yang Dilakukan oleh PPID dan Timnya
- Menindaklanjuti Hasil Monev KIP

Daftar Tersedia Setiap Saat

Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Ketapang

A. DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

B. REGULASI

C. DRAF DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
- Naskah Akademik

D. INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

F. AGENDA KERJA PIMPINAN DAERAH

G. KAJIAN DAN PENELITIAN

H. DATA GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DAN PENINDAKAN INTERNAL

- Rekap Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2021

I. DAFTAR REGULASI

J. KEBIJAKAN TERKAIT PENGURANGAN KETETAPAN PBB 2020

K. SURAT EDARAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2020

L. PERIZINAN

M. INFORMASI TENTANG KETENAGAKERJAAN

N. SK DAFTAR INFORMASI PUBLIK 2024

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Mengumumkan Informasi Dikecualikan Hasil Uji Konsekuensi Sesuai perki 1 Tahun 2021

Mengumumkan Penetapan Atas Informasi Dikecualikan Tingkat OPD Pada Lingkungan Pemerinth kabupaten/Kota Sesuai Standar Perki 1 Tahun 2021

Mengumumkan Pertimbangan Atas Pengecualian Informai Publik Sesuai Standar Perki 1 Tahun 2021

Daftar layanan

Formulir Permohonan Informasi

Unggah Identitas Pendukung

Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi - Pemohon

Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi - Kuasa Pemohon

Daftar prosedur

Prosedur Permohonan Informasi

Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat, alamat email, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara mendapatkan informasi. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

Datang langsung:
Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Jalan Urip Sumoharjo No, 06 Ketapang
Secara daring:
Website: ppid.ketapangkab.go.id

Pengguna mendapatkan tanda bukti permohonan informasi yang dikirimkan melalui email. Apabila pengajuan dilakukan melalui telepon/fax/surat dan pemohon tidak mencantumkan alamat email, tanda bukti permohonan informasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian keputusan PPID tentang permohonan informasi publik

PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik. Namun jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Prosedur Permohonan Pengajuan Keberatan

Pemohon melengkapi formulir pengajuan keberatan dan menyampaikan kepada atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan dari PPID diterima dengan cara sebagai berikut:

Datang langsung:
Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Jalan Urip Sumoharjo No, 06 Ketapang
Secara daring:
Website: ppid.ketapangkab.go.id

Atasan PPID mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menentukan apakah pengajuan keberatan diterima atau ditolak.

Apabila pengajuan keberatan diterima, PPID wajib memberikan informasi publik yang diminta. Sementara bila pengajuan keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

Prosedur Penyelesaian Sengketa

Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan penolakan keberatan dari atasan PPID.

Komisi Informasi memiliki waktu 100 (seratus) hari kerja sejak menerima permohonan sengketa untuk mengupayakan penyelesaian melalui mediasi

Apabila tercapai penyelesaian melalui mediasi, Komisi Informasi menetapkan putusan atas sengketa informasi tersebut. Namun, apabila telah melewati batas waktu 100 hari atau terdapat pihak yang menyatakan ketidakpuasan secara tertulis atau menarik diri dari proses mediasi, maka Komisi Informasi melakukan penyelesaian melalui ajudikasi.

Apabila semua pihak menerima putusan Ajudikasi Komisi Informasi, maka sengketa dinyatakan selesai. Namun bila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan ajudikasi, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ajudikasi dari Komisi Informasi diterima.

Maklumat Layanan Informasi Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang berupaya untuk memberikan pelayanan informasi publik terbaik sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang terbaik.

Biaya Layanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tidak memungut biaya layanan informasi publik.
Untuk biaya penggandaan dan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

Tautan

F.A.Q

Apa itu PPID?

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi pemerintah.
Bagaimana cara mengajukan permohonan informasi publik?

Permohonan informasi publik dapat diajukan melalui formulir online di website PPID atau datang langsung ke kantor PPID dengan membawa dokumen identitas dan mengisi formulir permohonan.
Informasi apa saja yang bisa diakses oleh publik?

Publik dapat mengakses berbagai informasi terkait kebijakan, laporan, anggaran, program kerja, serta dokumen lain yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan permohonan informasi publik?

Pemohon harus menyertakan identitas yang sah (seperti KTP atau SIM), serta menjelaskan jenis informasi yang diminta dan tujuan permohonannya.
Apakah ada biaya untuk mendapatkan informasi publik?

Pada umumnya, pelayanan informasi publik tidak dikenakan biaya, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dokumen atau pengiriman yang harus ditanggung oleh pemohon.
Apa itu informasi yang dikecualikan?

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik karena terkait dengan rahasia negara, privasi individu, keamanan nasional, atau kepentingan lainnya yang dilindungi oleh undang-undang.
Apakah PPID menjamin kerahasiaan identitas pemohon informasi?

Ya, PPID berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungi Kami

Untuk Informasi lebih lanjut

Alamat

Jalan Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang

Nomor Telepon

+62 8522892 8004

Email

ppid@ketapangkab.go.id

Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPPIDKabupaten Ketapang

Tentang PPID

Tujuan